Presiden Iran desak jaminan perjanjian nuklir dan penutupan penyelidikan IAEA

Presiden Iran Ebrahim Raisi berbicara dalam sebuah konferensi pers di Teheran, Iran, pada 29 Agustus 2022. Raisi pada Senin (29/8) mengatakan bahwa Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir namun akan menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan sipil. (Xinhua/Situs Web Kepresidenan Iran)
Perjanjian nuklir Iran 2015 goyah setelah penarikan diri sepihak yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dari kesepakatan tersebut pada 8 Mei 2018. Perundingan tentang pengaktifan kembali JCPOA dimulai pada April 2021 di Wina, tetapi tertunda pada Maret tahun ini karena perbedaan politik antara Teheran dan Washington.
Teheran, Iran (Xinhua) – Iran membutuhkan jaminan yang meyakinkan serta penutupan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) terhadap negara republik Islam tersebut sebelum perjanjian nuklir dapat disepakati, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Selasa (20/9).Menurut pernyataan yang dipublikasikan di situs jejaring kepresidenan Iran, Raisi menyampaikan hal tersebut dalam pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, AS.Iran siap menyepakati perjanjian nuklir yang "adil dan stabil," tetapi mengingat penarikan diri sepihak yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dari perjanjian nuklir 2015, tuntutan Iran untuk "mendapatkan jaminan yang meyakinkan" sepenuhnya masuk akal dan logis," tutur Raisi.Presiden Iran itu juga mendeskripsikan penyelidikan IAEA sebagai "hambatan serius untuk mencapai perjanjian," dengan mengatakan bahwa "kami yakin tanpa penutupan kasus Iran, perjanjian mustahil tercapai."Sedangkan mengenai hubungan Iran-Eropa, Raisi mengatakan peningkatan hubungan Iran dengan Eropa tergantung pada independensi negara-negara di Benua Biru itu dari kehendak dan opini Amerika Serikat.
Foto yang diabadikan pada 9 Desember 2021 ini menunjukkan pertemuan Komisi Gabungan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) di Wina, Austria. Perundingan yang bertujuan untuk mencapai titik temu terkait situasi nuklir Iran diadakan di Wina pada Kamis (9/12). Pertemuan ini menjadi perundingan ketujuh tentang JCPOA yang sedang dinegosiasikan oleh para pejabat Uni Eropa (UE) dan China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, serta Iran. (Xinhua/Delegasi UE di Wina)
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

Sekjen PBB serukan dialog untuk selesaikan krisis di Sudan
Indonesia
•
19 Apr 2023

Presiden transisi Gabon serukan pencabutan sanksi
Indonesia
•
06 Oct 2023

Pasukan keamanan hamas akan ditempatkan di Gaza usai diberlakukannya gencatan senjata
Indonesia
•
11 Oct 2025

Haji1444 – Jamaah Malaysia dan Bangladesh pertama tiba di Tanah Suci
Indonesia
•
22 May 2023
Berita Terbaru

Nilai mata uang Iran anjlok ke level terendah dalam sejarah di tengah tekanan ekonomi
Indonesia
•
29 Jan 2026

Aktivis AS berencana gelar aksi protes kedua, tuntut agen federal hengkang dari Minnesota
Indonesia
•
29 Jan 2026

Badan Pangan PBB akan hentikan operasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, akhiri kontrak 360 pegawai
Indonesia
•
29 Jan 2026

Swedia luncurkan program baru untuk tekan kekerasan laki-laki terhadap perempuan
Indonesia
•
29 Jan 2026
