
Rusia terima Ukraina yang netral dan bersahabat sebagai tetangga di masa depan

Putaran kedua pembicaraan antara Rusia dan Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat diadakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pada 4 Februari 2026. (Xinhua/WAM)
Putaran kedua perundingan antara Rusia dan Ukraina gagal mencapai terobosan substantif mengenai isu-isu inti seperti pengaturan wilayah dan gencatan senjata.
Moskow, Rusia (Xinhua/Indonesia Window) – Ukraina harus menjadi "negara yang netral dan bersahabat" untuk menjadi tetangga Rusia dalam jangka panjang, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov dalam wawancara dengan Russia Today (RT) pada Kamis (5/2).
"Ukraina harus bersahabat. Tidak harus menjadi sekutu, tetapi negara yang netral dan bersahabat," ujar Lavrov, menurut versi bahasa Inggris dari wawancara yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia itu.
"Hal ini, tentu saja, menyiratkan respek tidak hanya terhadap hak-hak masyarakat di wilayah yang akan tetap menjadi bagian dari Ukraina, bukan hanya respek terhadap hak-hak mereka untuk mengakses kebutuhan dasar seperti kehangatan, makanan, dan air, tetapi juga respek terhadap, jika boleh dikatakan, hak asasi manusia fundamental mereka, termasuk bahasa, pendidikan, dan agama," kata Lavrov.
Untuk menegaskan kembali, Ukraina yang akan menandatangani perjanjian tersebut tidak boleh melanggar hukum internasional maupun Konstitusi Ukraina, yang menjamin hak-hak kelompok etnis minoritas, imbuhnya.
Sang menlu menyatakan bahwa Rusia telah berulang kali menjelaskan kepada Washington bahwa bagi Moskow, prioritas dalam penyelesaian masalah Ukraina bukanlah wilayah, melainkan rakyat. "Prioritas kami adalah rakyat yang hidup di wilayah-wilayah ini. Rakyat Rusia yang berbicara dan membesarkan anak-anak mereka untuk berbicara bahasa Rusia, yang telah membangun wilayah-wilayah ini selama berabad-abad."
Lavrov mengatakan rencana penyelesaian perdamaian Ukraina yang dirujuk oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang sebagian isinya baru dibaca pihak Rusia secara terpisah-pisah, sama sekali tidak menyebutkan pemulihan hak-hak etnis Rusia dan minoritas nasional lainnya, maupun penegakan kebebasan beragama.
Dia menekankan bahwa kebebasan linguistik dan agama tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Hal-hal tersebut tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar."
Putaran kedua perundingan antara Rusia dan Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat berakhir di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab (UEA), pada Kamis, dengan kedua pihak menyepakati pertukaran tahanan skala besar, tetapi gagal mencapai terobosan substantif mengenai isu-isu inti seperti pengaturan wilayah dan gencatan senjata.
Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Rustem Umerov mengatakan delegasi Ukraina mengupayakan "perdamaian yang bermartabat dan langgeng," tanpa mengungkapkan hasil spesifik dari perundingan tersebut.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Sepekan konflik Hizbullah-Israel, 394 orang tewas termasuk 83 anak
Indonesia
•
09 Mar 2026

Opini – Jepang tanggalkan citra "kebijakan yang secara eksklusif berorientasi pada pertahanan"
Indonesia
•
03 Apr 2026

Haji1441 – WHO puji Arab Saudi atas penyelenggaraan haji yang aman
Indonesia
•
31 Jul 2020

COVID-19 – Arab Saudi setujui vaksin Pfizer untuk anak-anak usia 5-11
Indonesia
•
04 Nov 2021


Berita Terbaru

Negara-Negara UE sepakat jatuhkan sanksi terhadap pemukim Israel
Indonesia
•
12 May 2026

Ganggu penerbangan sipil, Israel minta pesawat militer AS tinggalkan bandara Ben Gurion
Indonesia
•
12 May 2026

Menteri kabinet senior Inggris desak PM Starmer tetapkan jadwal pengunduran dirinya
Indonesia
•
12 May 2026

AS intensifkan pengumpulan intelijen militer di lepas pantai Kuba
Indonesia
•
11 May 2026
