
Rusia terima Ukraina yang netral dan bersahabat sebagai tetangga di masa depan

Putaran kedua pembicaraan antara Rusia dan Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat diadakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pada 4 Februari 2026. (Xinhua/WAM)
Putaran kedua perundingan antara Rusia dan Ukraina gagal mencapai terobosan substantif mengenai isu-isu inti seperti pengaturan wilayah dan gencatan senjata.
Moskow, Rusia (Xinhua/Indonesia Window) – Ukraina harus menjadi "negara yang netral dan bersahabat" untuk menjadi tetangga Rusia dalam jangka panjang, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov dalam wawancara dengan Russia Today (RT) pada Kamis (5/2).
"Ukraina harus bersahabat. Tidak harus menjadi sekutu, tetapi negara yang netral dan bersahabat," ujar Lavrov, menurut versi bahasa Inggris dari wawancara yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia itu.
"Hal ini, tentu saja, menyiratkan respek tidak hanya terhadap hak-hak masyarakat di wilayah yang akan tetap menjadi bagian dari Ukraina, bukan hanya respek terhadap hak-hak mereka untuk mengakses kebutuhan dasar seperti kehangatan, makanan, dan air, tetapi juga respek terhadap, jika boleh dikatakan, hak asasi manusia fundamental mereka, termasuk bahasa, pendidikan, dan agama," kata Lavrov.
Untuk menegaskan kembali, Ukraina yang akan menandatangani perjanjian tersebut tidak boleh melanggar hukum internasional maupun Konstitusi Ukraina, yang menjamin hak-hak kelompok etnis minoritas, imbuhnya.
Sang menlu menyatakan bahwa Rusia telah berulang kali menjelaskan kepada Washington bahwa bagi Moskow, prioritas dalam penyelesaian masalah Ukraina bukanlah wilayah, melainkan rakyat. "Prioritas kami adalah rakyat yang hidup di wilayah-wilayah ini. Rakyat Rusia yang berbicara dan membesarkan anak-anak mereka untuk berbicara bahasa Rusia, yang telah membangun wilayah-wilayah ini selama berabad-abad."
Lavrov mengatakan rencana penyelesaian perdamaian Ukraina yang dirujuk oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang sebagian isinya baru dibaca pihak Rusia secara terpisah-pisah, sama sekali tidak menyebutkan pemulihan hak-hak etnis Rusia dan minoritas nasional lainnya, maupun penegakan kebebasan beragama.
Dia menekankan bahwa kebebasan linguistik dan agama tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Hal-hal tersebut tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar."
Putaran kedua perundingan antara Rusia dan Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat berakhir di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab (UEA), pada Kamis, dengan kedua pihak menyepakati pertukaran tahanan skala besar, tetapi gagal mencapai terobosan substantif mengenai isu-isu inti seperti pengaturan wilayah dan gencatan senjata.
Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Rustem Umerov mengatakan delegasi Ukraina mengupayakan "perdamaian yang bermartabat dan langgeng," tanpa mengungkapkan hasil spesifik dari perundingan tersebut.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Singapura kirim tim ke AS bantu investigasi runtuhnya jembatan Baltimore
Indonesia
•
31 Mar 2024

The Hill: Hak kepemilikan senjata api di AS adalah cengkeraman kematian
Indonesia
•
08 May 2023

Raja Yordania peringatkan perluasan konflik di Gaza selama Ramadan
Indonesia
•
26 Feb 2024

Presiden Sisi: Mesir siap bela wilayah Arab Saudi, bukan serang Yaman
Indonesia
•
22 Oct 2026


Berita Terbaru

Iran resmikan pangkalan rudal baru, tampung rudal balistik dan jelajah
Indonesia
•
11 Nov 2026

Maduro lawan dakwaan di AS, tim pembela ajukan kekebalan hukum kepala negara berdaulat
Indonesia
•
11 Nov 2026

Kembang api dan api unggun picu lonjakan polusi udara di Inggris, PM2.5 melonjak hingga 600
Indonesia
•
10 Nov 2026

Iran produksi rudal dan ‘drone’ di fasilitas bawah tanah, ancam beri kejutan militer jika AS kembali serang
Indonesia
•
09 Nov 2026
