
Senat AS loloskan resolusi kewenangan perang Iran, batasi Trump lancarkan operasi militer baru

Foto yang diabadikan pada 21 Oktober 2025 ini menunjukkan Gedung Capitol Amerika Serikat (AS) sebagaimana terlihat di balik lampu lalu lintas di Washington DC, AS. (Xinhua/Li Rui)
Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Senat Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/6) meloloskan resolusi kewenangan perang terkait Iran, yang membatasi Presiden Donald Trump untuk melancarkan operasi militer lebih lanjut di Iran tanpa persetujuan Kongres.
Pengesahan resolusi tersebut menandai pertama kalinya langkah semacam itu lolos di kedua majelis Kongres AS sejak konflik pecah pada Februari lalu dan mencerminkan meningkatnya penentangan terhadap penanganan perang oleh Trump.
Resolusi Kewenangan Perang (War Powers Resolution) Iran disahkan di Senat AS dengan perolehan suara 50 berbanding 48, dengan empat anggota Partai Republik bergabung bersama mayoritas Senator Partai Demokrat mendukung resolusi tersebut. Satu Senator Partai Demokrat memberikan suara menolak.
Resolusi tersebut "memerintahkan Presiden untuk menarik Angkatan Bersenjata AS dari pertempuran di dalam wilayah Iran atau terhadap Iran kecuali sebuah deklarasi perang atau otorisasi penggunaan kekuatan militer untuk tujuan tersebut diberlakukan," menurut ringkasan undang-undang yang dipublikasikan di situs web Kongres AS.
Resolusi tersebut "memerintahkan Presiden untuk menarik Angkatan Bersenjata AS dari aksi permusuhan di dalam atau terhadap Iran, kecuali Kongres telah mengesahkan deklarasi perang atau otorisasi penggunaan kekuatan militer untuk tujuan tersebut," menurut ringkasan resolusi tersebut yang dipublikasikan di situs web Kongres AS.
Beberapa outlet media AS menggambarkan pengesahan resolusi tersebut sebagai sesuatu yang sebagian besar bersifat simbolis.
"Namun, resolusi yang disahkan pada Selasa itu kemungkinan besar bersifat simbolis, karena pemerintah berpendapat bahwa pasukan AS saat ini tidak terlibat dalam pertempuran dengan Iran," lapor CBS News.
NBC News menyebut bahwa "pengesahan langkah yang sebagian besar bersifat simbolis tersebut terjadi ketika AS dan Iran berada pada tahap awal perundingan yang bertujuan mengakhiri perang."
Namun, Partai Demokrat berargumen bahwa resolusi kewenangan perang tetap diperlukan bahkan setelah AS mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik.
"Saya rasa ini waktu yang tepat untuk melakukan pemungutan suara guna menyampaikan, 'Hei, jika kita benar-benar berada dalam periode yang mungkin relatif stabil saat ini, jangan biarkan (perang) itu kembali dimulai tanpa keterlibatan Kongres dalam pengambilan keputusan,'" ujar Senator Tim Kaine kepada wartawan pekan lalu, menurut CNN.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

China desak AS berhenti blokir sepihak resolusi PBB untuk gencatan senjata Palestina-Israel
Indonesia
•
20 Dec 2023

Hamas: Israel hanya akan dapatkan kembali sandera melalui pertukaran tahanan
Indonesia
•
04 Mar 2025

Pemadaman komputer picu gangguan di sejumlah bandara Jerman
Indonesia
•
04 Jan 2025

Rusia sesalkan keputusan DK PBB terkait investigasi ledakan Nord Stream
Indonesia
•
29 Mar 2023


Berita Terbaru

Iran resmikan pangkalan rudal baru, tampung rudal balistik dan jelajah
Indonesia
•
11 Nov 2026

Maduro lawan dakwaan di AS, tim pembela ajukan kekebalan hukum kepala negara berdaulat
Indonesia
•
11 Nov 2026

Kembang api dan api unggun picu lonjakan polusi udara di Inggris, PM2.5 melonjak hingga 600
Indonesia
•
10 Nov 2026

Iran produksi rudal dan ‘drone’ di fasilitas bawah tanah, ancam beri kejutan militer jika AS kembali serang
Indonesia
•
09 Nov 2026
