Tingkat dukungan publik terhadap kabinet Kishida mencapai titik terendah sepanjang masa pada Desember 2023 sebesar 22,3 persen, berada di kisaran 20 persen dalam empat jajak pendapat terakhir, termasuk survei sebelumnya pada Januari.

Tokyo, Jepang (Xinhua) – Tingkat dukungan terhadap kabinet Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida turun 2,8 poin persentase menjadi 24,5 persen, menandai tingkat terendah kedua, di tengah skandal dana politik yang menarik perhatian publik yang melibatkan partai berkuasa Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP), tunjuk survei Kyodo News pada Ahad (4/2).

Total 84,9 persen responden mengatakan anggota parlemen LDP yang tidak melaporkan pendapatan dari acara penggalangan dana harus menjelaskan untuk apa dana tersebut, sementara 87 persen memperkirakan bahwa proposal reformasi partai yang dibuat dalam laporan sementara tidak akan membantu LDP memulihkan kepercayaan publik, menurut jajak pendapat terbaru.

Sementara itu, tingkat ketidakpercayaan publik (disapproval rating) naik 1,4 poin dari hasil survei sebelumnya, menjadi 58,9 persen.

Tingkat dukungan publik terhadap kabinet Kishida mencapai titik terendah sepanjang masa pada Desember 2023 sebesar 22,3 persen, berada di kisaran 20 persen dalam empat jajak pendapat terakhir, termasuk survei sebelumnya pada Januari, demikian menurut laporan Kyodo News.

Pada akhir 2023, setelah terungkapnya skandal yang membuat lima faksi besar LDP dicurigai memberikan suap kepada anggota parlemen yang menjual tiket penggalangan dana melebihi kuota mereka tanpa mencatat jumlah tersebut sebagai pendapatan dalam laporan dana politiknya, lebih dari 10 pejabat senior atau anggota parlemen yang memiliki pengaruh besar telah mengundurkan diri dari jabatan mereka di kabinet Kishida atau di LDP.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Kishida masih belum mendapatkan kembali kepercayaan publik, karena sebagian besar responden tidak menerima upayanya dalam melakukan reformasi partai, imbuh Kyodo News.

Sekitar 76,5 persen responden mengatakan bahwa penilaian guilt-by-association antara anggota parlemen dan staf mereka harus dimasukkan dalam undang-undang pengendalian dana politik, sementara 89,3 persen responden mengatakan bahkan perlu melaporkan pengeluaran untuk kegiatan politik yang saat ini dikecualikan dari laporan pendapatan dan belanja.

Survei secara nasional ini melibatkan 495 rumah tangga yang dipilih secara acak dengan pemilih yang memenuhi syarat dan 2.168 nomor telepon seluler, yang menghasilkan tanggapan dari 428 anggota rumah tangga dan 627 pengguna telepon seluler.

Sejumlah wilayah di Prefektur Ishikawa yang terdampak gempa Semenanjung Noto dikecualikan dari survei ini, kata Kyodo News.

Laporan: Redaksi