China dan Vietnam sepakat tangani sengketa maritim melalui pembicaraan

Perdana Menteri (PM) China Li Qiang menggelar pembicaraan dengan PM Vietnam Pham Minh Chinh di Hanoi, Vietnam, pada 13 Oktober 2024. (Xinhua/Liu Weibing)
China dan Vietnam sepakat untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi atau mengeskalasi perselisihan guna bersama-sama menjaga stabilitas kemaritiman.
Hanoi, Vietnam (Xinhua/Indonesia Window) – China dan Vietnam melakukan pertukaran pandangan secara mendalam dan jujur mengenai isu-isu maritim. Keduanya menekankan perlunya pengelolaan yang lebih baik dan upaya aktif untuk menyelesaikan sengketa maritim, serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dan kawasan tersebut, menurut pernyataan bersama pada Senin (14/10).Kedua pihak sepakat mengelola perbedaan dengan baik melalui konsultasi yang bersahabat, secara aktif mencari resolusi mendasar dan berjangka panjang yang dapat diterima bersama dan sejalan dengan kesepakatan prinsip-prinsip dasar yang mengatur penyelesaian masalah-masalah terkait laut antara China dan Vietnam serta hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), kata pernyataan itu.Kedua negara tersebut sepakat untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi atau mengeskalasi perselisihan guna bersama-sama menjaga stabilitas kemaritiman.Kedua belah pihak sepakat melanjutkan implementasi yang komprehensif dan efektif dari Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration on the Conduct of Parties/DOC) di Laut China Selatan. China dan Vietnam juga sepakat untuk segera merampungkan Kode Etik (Code of Conduct/COC) di Laut China Selatan yang substantif dan efektif, yang sejalan dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS, berdasarkan konsensus melalui konsultasi.Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan, yang ditandatangani oleh China dan negara-negara anggota ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada tahun 2002, menegaskan kembali kebebasan navigasi dan penerbangan, penyelesaian sengketa secara damai, dan pengendalian diri dalam melakukan kegiatan.Laporan: RedaksiBagikan
Komentar
Berita Terkait

Taiwan akan kenalkan mekanisme penetapan harga karbon pada 2023
Indonesia
•
13 Oct 2021

Opini – Taiwan bantah kesalahan interpretasi Resolusi 2758 Majelis Umum PBB
Indonesia
•
23 Dec 2024

Militer Israel sebut operasi di Gaza City akan butuh waktu "berbulan-bulan"
Indonesia
•
17 Sep 2025

Misi PBB peringatkan eskalasi konflik di perbatasan Lebanon-Israel
Indonesia
•
14 Jul 2023
Berita Terbaru

Nilai mata uang Iran anjlok ke level terendah dalam sejarah di tengah tekanan ekonomi
Indonesia
•
29 Jan 2026

Aktivis AS berencana gelar aksi protes kedua, tuntut agen federal hengkang dari Minnesota
Indonesia
•
29 Jan 2026

Badan Pangan PBB akan hentikan operasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, akhiri kontrak 360 pegawai
Indonesia
•
29 Jan 2026

Swedia luncurkan program baru untuk tekan kekerasan laki-laki terhadap perempuan
Indonesia
•
29 Jan 2026
