Rusia nyatakan niatnya untuk fokus pada penghentian hegemoni AS

Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri pertemuan dengan anggota tetap Dewan Keamanan Rusia pada 31 Maret 2023. (Xinhua/Kremlin)
Kebijakan luar negeri Rusia versi terbaru yang telah disetujui oleh Presiden Vladimir Putin menyatakan niat negara ini untuk mengakhiri hegemoni Amerika Serikat, menyebut AS sebagai "inspirator, penyelenggara, dan eksekutor utama kebijakan anti-Rusia yang agresif dari pihak Barat secara kolektif, sumber risiko utama bagi keamanan Rusia, perdamaian internasional, serta perkembangan umat manusia yang seimbang, adil, dan progresif."
Moskow, Rusia (Xinhua) – Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat (31/3) menyetujui versi baru Konsep Kebijakan Luar Negeri, yang di dalamnya Rusia menyatakan niat untuk mengakhiri hegemoni Amerika Serikat (AS).Untuk membangun dunia multipolar, Rusia akan fokus pada penghentian dominasi AS dalam urusan dunia dan menciptakan kondisi untuk melawan segala bentuk "ambisi neokolonial dan hegemonik," demikian tertulis dalam dokumen itu.Rusia menyebut AS sebagai "inspirator, penyelenggara, dan eksekutor utama kebijakan anti-Rusia yang agresif dari pihak Barat secara kolektif, sumber risiko utama bagi keamanan Rusia, perdamaian internasional, serta perkembangan umat manusia yang seimbang, adil, dan progresif."Rusia menyampaikan kesiapannya untuk mempertahankan paritas strategis dan koeksistensi damai dengan AS serta untuk membangun keseimbangan dalam hal kepentingan antara kedua negara.Namun, prospek hubungan seperti ini bergantung pada kesiapan AS untuk meninggalkan kebijakan dominasinya yang keras dan merevisi jalur anti-Rusia yang ditempuhnya demi memungkinkan interaksi dengan Rusia, menurut dokumen itu.Berkenaan dengan normalisasi hubungan Rusia-Eropa, konsep tersebut mengkritik kebijakan strategis AS untuk "menarik dan memperdalam garis pemisah di Eropa untuk merusak daya saing ekonomi Rusia dan negara-negara Eropa, membatasi kedaulatan negara-negara Eropa, dan memastikan dominasi global AS."Konsep Kebijakan Luar Negeri disetujui oleh Putin dalam sebuah dekret yang ditandatangani pada Jumat untuk menggantikan dekret versi 2016. Dokumen tersebut mulai berlaku segera setelah disetujui.Laporan: RedaksiBagikan
Komentar
Berita Terkait

Delegasi Israel usulkan perpanjangan fase pertama gencatan senjata Gaza selama 42 Hari
Indonesia
•
01 Mar 2025

Dewan Keamanan PBB kecam serangan teror di Dagestan, Rusia
Indonesia
•
29 Jun 2024

BBC “bertekad untuk melawan” langkah hukum Trump
Indonesia
•
19 Nov 2025

China kirim 26,32 juta unit ponsel 5G pada Januari 2022
Indonesia
•
21 Feb 2022
Berita Terbaru

Nilai mata uang Iran anjlok ke level terendah dalam sejarah di tengah tekanan ekonomi
Indonesia
•
29 Jan 2026

Aktivis AS berencana gelar aksi protes kedua, tuntut agen federal hengkang dari Minnesota
Indonesia
•
29 Jan 2026

Badan Pangan PBB akan hentikan operasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, akhiri kontrak 360 pegawai
Indonesia
•
29 Jan 2026

Swedia luncurkan program baru untuk tekan kekerasan laki-laki terhadap perempuan
Indonesia
•
29 Jan 2026
