Tolak klaim PM Jepang, Korsel tegaskan kembali kedaulatan atas Dokdo

Korsel memulihkan kedaulatannya atas

Foto yang diabadikan pada 19 Agustus 2012 ini menunjukkan gugusan pulau kecil yang dipersengketakan, disebut Dokdo oleh Korea Selatan dan Takeshima oleh Jepang, yang terletak di sebelah timur Seoul. (Xinhua/Yao Qilin)

Korsel memulihkan kedaulatannya atas Dokdo setelah pembebasan Semenanjung Korea dari penjajahan Jepang pada periode 1910-1945. Sejak itu, Seoul secara efektif mengendalikan pulau-pulau tersebut, dengan menempatkan satuan polisi kecil di lokasi.

Seoul, Korea Selatan (Xinhua/Indonesia Window) – Kantor Kepresidenan Korea Selatan (Korsel) pada Selasa (9/12) kembali menegaskan bahwa pulau-pulau terluar di sebelah timur negara tersebut, Dokdo, secara tegas merupakan wilayah Korsel, dan menolak klaim baru Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi atas pulau-pulau di Laut Timur tersebut, seperti dilaporkan oleh Yonhap News pada Selasa.

Seorang pejabat tinggi kepresidenan menanggapi dengan tegas pernyataan Takaichi yang disampaikan dalam sebuah sesi parlemen pada hari yang sama, menekankan bahwa tidak ada sengketa teritorial atas Dokdo. "Dokdo merupakan bagian integral dari wilayah Korea Selatan secara historis, geografis, dan berdasarkan hukum internasional," kata pejabat itu. "Kami akan merespons dengan jelas dan tegas terhadap klaim tidak sah Jepang atas Dokdo."

Dalam pertemuan Komite Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Jepang yang digelar pada Selasa, Takaichi menegaskan kembali klaim yang diajukan oleh seorang anggota parlemen Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party) yang berkuasa bahwa pulau-pulau tersebut, yang disebut Takeshima oleh Jepang, berada di bawah "pendudukan ilegal" oleh Korsel. Takaichi berargumen bahwa pulau-pulau itu merupakan "wilayah inheren" Jepang dan mengatakan pemerintahannya akan berupaya memperkuat posisinya, baik di dalam maupun luar negeri, seperti dilaporkan The Chosun Daily pada Selasa.

Menurut Yonhap, hal ini menandai respons kuat pertama Seoul terhadap Tokyo sejak Presiden Lee Jae-myung menjabat pada Juni.

Korsel telah lama menentang klaim teritorial Jepang yang diperbarui terhadap pulau-pulau sengketa yang terletak di antara kedua negara, yang disebut Dokdo oleh Korsel dan Takeshima oleh Jepang.

Korsel memulihkan kedaulatannya atas Dokdo setelah pembebasan Semenanjung Korea dari penjajahan Jepang pada periode 1910-1945. Sejak itu, Seoul secara efektif mengendalikan pulau-pulau tersebut, dengan menempatkan satuan polisi kecil di lokasi.

Masyarakat Korsel memandang klaim teritorial Jepang atas pulau-pulau tersebut sebagai bentuk penyangkalan terhadap sejarah kolonial, karena Dokdo merupakan wilayah pertama yang diduduki secara paksa oleh Jepang.

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait